Archive for year: 2024

Uraian

Di Indonesia, penanganan masalah Tuberkulosis (TB) telah menjadi fokus utama bagi pemerintah dan lembaga internasional. Strategi Akhir TB yang ambisius menetapkan target pengurangan kematian akibat TB hingga 90% pada 2030 dan insiden TB hingga 80% pada 2035 dibandingkan dengan data tahun 2015. Namun, data WHO 2019 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di antara 30 negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Insiden TB pada 2018 mencapai 316 per 100.000 penduduk, dengan sekitar 845.000 kasus yang tercatat, sementara kematian mencapai sekitar 93.000 kasus.

Upaya penanganan TB tak hanya berfokus pada angka, melainkan juga pada kelompok rentan seperti usia produktif, lansia, dan perbedaan gender. Dalam keterlibatan ini, desentralisasi layanan menjadi fokus utama untuk memastikan akses ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Kementerian Kesehatan telah merumuskan peta jalan eliminasi TB hingga 2030 dengan memanfaatkan model epidemiologi sebagai panduan untuk mencapai tujuan tersebut.

Program pengendalian TB didukung oleh Dana Global Fund dan RSSH Innovating Fund, yang menjadi pilar penting bagi layanan di 514 kabupaten serta 229 kabupaten dengan beban TB tinggi. Kolaborasi dengan sektor swasta juga ditekankan dalam upaya memperluas layanan, terutama melalui program PPM di 81 kota dan distrik yang menjadi prioritas. Kolaborasi dengan penerima utama seperti Kementerian Kesehatan dan Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI menjadi bagian integral dari implementasi program ini.

Program hibah IDN-T-PBSTPI yang terfokus pada investigasi kontak, terapi preventif, penyuluhan komunitas, dan dukungan bagi pasien TB yang rentan menjadi langkah konkret dalam menjaga komitmen terhadap eliminasi TB. Diharapkan, melalui langkah-langkah komprehensif ini, Indonesia dapat mengarahkan upayanya menuju eliminasi TB dengan lebih efektif dalam beberapa tahun ke depan.

Pendukung Program

Program ini didukung oleh The Global Fund berdasarkan Kerjasama IDN- T- PBSTPI No. 3464, periode 1 Januari 2024 – 31 Desember 2026 dengan total dukungan dana sebesar USD 32.829.000.

Uraian

Pada tahun 2021, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan berbasis gender. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kasus kekerasan berbasis gender meningkat sebesar 50%, mencapai total 338.496 kasus, dibandingkan dengan 226.062 kasus pada tahun 2020. Laporan ini menyoroti lonjakan 80% dalam kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan secara umum, termasuk peningkatan 52% dalam kasus yang dicatat oleh pengadilan agama.

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, juga menghadapi tantangan serupa. Menurut “Buku Profil Perempuan dan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai” yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat, terdapat total 17 kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2021, terutama yang menimpa anak-anak berusia kurang dari 18 tahun. Namun, statistik ini diduga tidak mencakup kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena terbatasnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan berbasis gender.

Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kekerasan berbasis gender termasuk kapasitas pemerintah daerah yang tidak memadai, norma-norma sosial budaya yang mendukung ketidaksetaraan gender, serta hambatan geografis yang mempersulit penanganan kasus. Upaya-upaya pemerintah daerah, seperti pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan penggunaan aplikasi digital SILAPAK, terganggu oleh keterbatasan pengetahuan dan kapasitas di antara pejabat pemerintah daerah dan relawan. Norma patriarki yang dominan di Kepulauan Mentawai memberikan kekuasaan utama kepada laki-laki, mempengaruhi dominasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kepemimpinan politik dan peran dalam rumah tangga. Geografis Kepulauan Mentawai juga menambah kerumitan dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada korban kekerasan berbasis gender di berbagai pulau utama.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan hasil sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses perempuan dan anak terhadap layanan multi-sektoral yang penting, aman, dan memadai untuk memerangi kekerasan terhadap mereka;
2. Menetapkan kebijakan, peraturan, dan langkah-langkah penegakan hukum yang diperlukan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di tingkat desa;
3. Memperkuat kapasitas 100 Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) di tiga desa untuk bertindak sebagai agen perubahan dalam  mengimplementasikan model DRPPA di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan
4. Merumuskan pelibatan masyarakat mekanisme dalam kelompok perempuan dan pemuda untuk memberikan bantuan kepada korban  kekerasan.

Pendukung Program

Program ini didukung oleh Global Affairs Canada, periode program 20 September 2023 – 01 Agustus 2024 dengan total dukungan dana sebesar IDR. 457,902,500,- lokasi kerja , Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat

Uraian

Dengan angka kejadian 354 per 100.000 pada tahun 2021, Indonesia berada di urutan ke-2 di antara negara-negara dengan beban TB yang tinggi. Hal ini karena Indonesia menghadapi tantangan berupa kurangnya koordinasi antara sistem kesehatan pemerintah dan swasta yang mengakibatkan banyak pasien yang tidak terdeteksi, lemahnya penemuan kasus aktif, rendahnya kualitas layanan kesehatan primer (Puskesmas), kurangnya integrasi layanan TB, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan TB. Untuk mengatasi tantangan kronis ini – yang tidak hanya mempengaruhi program TB – Pemerintah Indonesia menyadari bahwa diperlukan pendekatan integrasi sistem layanan kesehatan yang lebih holistik, yang berfokus pada desentralisasi dan ketahanan.

BEBAS-TB hadir berupaya untuk mengatasi situasi tersebut dengan pendekatan yang dirancang  mengatasi kesenjangan kritis dalam program TB di Indonesia, menyelaraskan seluruh sistem layanan kesehatan – baik publik maupun swasta – untuk mencapai pencegahan dan layanan TB yang lebih terintegrasi, terkoordinasi, berkualitas, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam advokasi, implementasi, dan akuntabilitas. Proyek ini melibatkan penyedia layanan swasta, mengkatalisasi koordinasi dan kolaborasi yang bermakna dengan sistem kesehatan masyarakat, menargetkan populasi berisiko tinggi, menerapkan pendekatan yang berpusat pada pasien, dan memperkuat sistem puskesmas dan jejaring diagnostik TB sensitif obat (DS) dan TB resisten obat (DR) serta mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu juga memperkuat Sistem Kesehatan yang Tangguh dan Berkelanjutan (Resilient and Sustainable Systems for Health) WHO dengan meneruskan Kerangka Akuntabilitas Multisektoral WHO untuk TB ke provinsi dan kabupaten/kota – dengan demikian akan tercipta sistem yang efektif dan saling terhubung untuk melibatkan aktor swasta, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam merencanakan, menganggarkan, memobilisasi sumber daya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi (M&E) untuk akuntabilitas di setiap tingkat.Adapun tujuan BEBAS-TB adalah membantu Pemerintah Indonesia dalam mengatasi epidemi TB dan mencapai target eliminasi TB pada tahun 2030.

Yayasan Penabulu merupakan salah satu anggota konsorsium BEBAS-TB yang focus pada Peningkatan kualitas pemberian layanan TB dan Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Periode proyek adalah 5 tahun (2023-2028) dengan cakupan wilayah 4 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara.

Pendukung Program

Program ini didukung oleh USAID, periode program adalah 11 Juli 2023 – 30 September 2023 dengan total dukungan dana sebesar USD. 36.749