Dorong Kolaborasi Lintas Sektor, AP-KI dan Kemenko PMK Kembangkan IDMS sebagai Wahana Konsultasi Nasional

Jakarta, 21 Agustus 2026 — Aliansi Pembangunan-Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), didukung Yayasan Penabulu-Oxfam melalui program Humanitarian System Transformation through Local Humanitarian Leadership (HST-LHL), menggelar konsolidasi pengembangan Indonesia Disaster Management Summit (IDMS).  Forum ini dirancang menjadi Wahana Konsultasi Penanggulangan Bencana dan Urusan Kemanusiaan Nasional (Indonesia National Reference Group).

Bertempat di Aryaduta Menteng, Jakarta, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Indonesian Disaster Management Summit yang diselenggarakan bulan Desember lalu. Berbagai konstituen dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta masyarakat sipil dipertemukan lagi untuk memperkuat sinergi dalam penanggulangan bencana dan urusan kemanusiaan di Indonesia secara berkelanjutan.

Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, menekankan pengembangan IDMS membutuhkan proses yang melibatkan berbagai pihak sejak tahap perumusan hingga pelaksanaan. “Kita ingin memastikan bahwa proses pengembangan IDMS dilakukan secara bersama, inklusif, dan mampu menjadi ruang yang mempertemukan berbagai perspektif dalam penanggulangan bencana serta unsur kemanusiaan yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Forum ini dirancang tidak hanya sebagai ruang pembahasan isu kebencanaan, tetapi juga untuk mengintegrasikan agenda kemanusiaan secara lebih menyeluruh. Sepanjang kegiatan, peserta mengikuti diskusi kelompok berdasarkan unsur konstituen masing-masing, dengan lima pertanyaan kunci sebagai landasan untuk merumuskan arah pengembangan IDMS ke depan: Visi, Tata Kelola, Peran, Agenda, dan Komitmen.

Melalui pendekatan Pentahelix, diskusi diarahkan untuk menggali perspektif, aspirasi, serta kontribusi dari masing-masing konstituen, sekaligus membangun kesamaan pemahaman mengenai visi, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup IDMS. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pengembangan IDMS tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan kesepakatan dan mendorong langkah konkret lintas sektor.

Salah satu refleksi penting dalam diskusi adalah urgensi menjadikan inklusivitas bagian tak terpisahkan dari pengembangan IDMS. Kelompok unsur masyarakat sipil menyoroti perlunya keterlibatan langsung Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) agar kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana benar-benar merespons kebutuhan kelompok yang paling terdampak.

“Karena kita perlu mengusulkan mekanisme kepada pemerintah yang benar-benar memperhatikan kebutuhan mereka. Jadi, perlu melibatkan organisasi penyandang disabilitas. Organisasi tersebut harus hadir dan menyampaikan langsung kebutuhannya, sehingga kita tidak membuat asumsi. Prinsipnya, semua orang harus dilibatkan,” ujar Silmi dari Forum Zakat, perwakilan unsur masyarakat sipil.

Puji Pujiono, konvenor APKI sekaligus Unsur Pengarah PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi fasilitator pada kegiatan ini menekankan bahwa pengembangan IDMS perlu tetap dikawal sebagai wahana koordinasi kebijakan  yang membuka ruang bagi terbentuknya mekanisme kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. “Sinergi para pemangku kepentingan pada IDMS sebagai platform konsultatif diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan tersebut secara programatik, teknis dan operasional dilakukan oleh masing-masing konstituen, instansi, dan organisasi sesuai dengan mandat dan yurisdiksi masing-masing”.  Platform itu sendiri tidak perlu bersifat operasional, yang penting adalah muncul kesepakatan di antara para pemangku kepentingan lintas sektor dan mekanisme pelaksanaannya tetap menjadi kewenangan  masing-masing pelaku.

Konsolidasi ini menjadi langkah penting dalam mengembangkan IDMS sebagai wahana konsultasi yang mampu memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dalam penanggulangan bencana dan urusan kemanusiaan di Indonesia. Dengan kolaborasi pentahelix yang semakin kuat, pengembangan IDMS diharapkan dapat mewujudkan sistem penanggulangan bencana dan kemanusiaan nasional yang semakin adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tentang Indonesia Disaster Management Summit (IDMS)

Indonesia Disaster Management Summit (IDMS) dibentuk pada 2–3 Desember 2025 sebagai forum strategis nasional untuk memperkuat pengurangan risiko bencana dan respons kemanusiaan. IDMS mendorong kolaborasi pentahelix, perumusan rekomendasi kebijakan, peningkatan kesiapsiagaan lokal, percepatan respons darurat, serta penguatan ketangguhan komunitas secara berkelanjutan.

Kontak Media

AP-KI

Nama : Ignasio Romero

Jabatan : Sekretariat AP-KI

Email : romero@pujionocentre.org

Penabulu–Oxfam

Nama : Anggoro Prasetyo

Jabatan : Program Manager HST-LHL

Email : anggoro.prasetyo@penabulu.id
Telepon : +62 819-3175-5797