Muslimat NU Probolinggo Dorong Regulasi dan Insfrastuktur Aksesibel Semua Kalangan
PROBOLINGGO – Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (PC Muslimat NU) Kabupaten Probolinggo menggelar Workshop Implementasi Perbup Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Senin (19/09/2022).
Workshop Perbup PPRG itu bertempat di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa Jl. Ahmad Yani Kota Probolinggo yang diikuti oleh perwakilan PC Aisyiyah, PC Muslimat NU, Pertuni, PC IPPNU, PC IPNU, PKK Kabupaten Probolinggo, PC GP Ansor, Dishub, PDKPRO, PC Fatayat NU, LPA, dan DP3AP2KB.
Workshop digelar untuk mensosialisasikan Perbup PPRG dan mengukur aktualisasi serta peran pemerintah beserta seluruh stakeholder dalam penerapan perbup tersebut.
Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo, Nur Ayati mengatakan penting melibatkan kaum perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Hal itu agar apa yang dihasilkan dalam regulasi dan infrastruktur dapat menyentuh dan terakses oleh seluruh lapisan masyarakat utamanya kaum perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
“Penting sekali ya melibatkan kaum perempuan dan disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah, agar regulasi yang dibuat apakah aksesibel untuk perempuan, aksesibel untuk anak dan difabel,” ungkapnya.
Nur Ayati menambahkan perencanaan dan penganggaran responsif gender oleh pemerintah daerah dapat menghindari terjadinya protes pasca terbentuknya regulasi atau pembangunan infrastruktur.
Proses pelibatan perempuan dan disabilitas itu di Kabupaten Probolinggo masih separuh jalan, sebab baru sebatas memiliki Perbup PPRG.
Muslimat NU mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo baik eksekutif maupun legislatif segera membentuk Perda PPRG dan Disabilitas sebagai payung hukum kebijakan daerah.
“Jika kaum perempuan dan disabilitas dilibatkan, ini bisa menekan terjadinya protes setelah pembuatan regulasi. Maka dari itu kita mendorong inisiasi Perda dari pemerintah daerah,” tandasnya.
Worhshop itu menghadirkan pemateri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo serta Pengurus Wilayah Muslimat NU Jawa Timur.
Sebagai informasi, PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo sebelumnya melakukan audiensi ke Pemkab dan DPRD Kabupaten Probolinggo yang mendesak Perbup PPRG serta Perda Disabilitas segera diterbitkan.
Muslimat NU meminta seluruh pihak bekerjasama dan mendukung desakan perbup dan perda tersebut, agar regulasi dan pembangunan infrastruktur fasilitas publik sesuai dengan kebutuhan kaum perempuan, ramah anak dan terakses disabilitas.
